Gerakan konservasi di Indonesia, setidaknya telah berlangsung sejak empat dasa warsa yang lalu. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan telah dimulai sejak akhir tahun 60-an. Berawal dari sebuah proyek, kemudian menjadi sebuah gerakan nasional yang dikukuhkan melalui Instruksi Presiden No. 8/1976. Sejak itu gerakan tersebut tidak pernah terhenti, komitmen pemerintah dalam kegiatan reboisasi dan penghijauan bahkan semakin tinggi dengan digulirkannya Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) penanaman sejuta pohon dan kini menjadi semilyar pohon. Pemerintah juga memiliki komitmen dalam konservasi ekosismtem dan keragaman hayati, Direktorat Perlindungan dan Pelestarian Alam (PPA) telah ada sejak urusan kehutanan masih dibawah Departemen Pertanian. Pada saat Departemen Kehutanan terbentuk pada tahun 1983, Direktorat PPA ditingkatkan menjadi Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA). 23,5 juta ha lahan kini telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Gerakan konservasi diperkuat oleh kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik yang berskala lokal, nasional maupun internasional.  LSM yang merupakan representasi dari civil society ini mulai bermunculan bak jamur di musim hujan, menjelang dan setelah masa reformasi.

Konservasi bukanlah barang baru di Indonesia, pertanyaannya, mampukah kerusakan hutan dikendalikan dan konservasi ditegakan dalam berbagai aspek kehidupan? Success story konservasi di Indonesia masih sangat minim. Deforestasi dan degradasi lahan melaju kencang hampir tanpa kendali, sedangkan perbaikan, kalaupun ada, sangat tidak seimbang dengan mega kerusakan yang terjadi. Ironisnya, gerakan reformasi, demokratisasi dan otonomi daerah selama ini tidak mampu menegakan konservasi.

Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar gerakan konservasi di tingkat tapak (grass-roots) dilaksanakan dalam bentuk keproyekan. Karakter utama proyek adalah kesementaraan, aturan administrasi yang sering kaku dan indikator ketercapaian yang monumental dan sering tidak realistis. Dampaknya, berbagai gerakan konservasi hutan di tingkat tapak kalau toh ada, sering tidak menerus. Proyek yang dimaksudkan untuk membangun budaya kerja, sering justru melemahkan kemandirian masyarakat yang merupakan kunci utama gerakan pemberdayaan masyarakat di bidang konservasi sumberdaya alam.

Konservasi dan kemiskinan

Kenyamanan lingkungan belum dirasakan sebagai kebutuhan oleh masyarakat yang lapar.  Kebutuhan utama masyarakat di sekitar hutan adalah menyiasati kebutuhan hidup ditengah keterbatasan  pilihan. Perusakan lingkungan dilakukan, bukan semata karena miskinnya pemahaman, melainkan karena keterbatasan pilihan. Masyarakat tidak melakukan tindakan konservasi bukan semata mereka kurang memahaminya, melainkan mereka tidak berdaya untuk melakukannya. Gerakan konservasi di tingkat tapak, karena itu,  jelas tidak cukup dilakukan melalui penyuluhan dan penyadar-tahuan, melainkan harus mampu membangun  kondisi pemungkin bagi keberdayaan masyarakat. Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang memiliki kemandirian, mampu menafkahi dirinya secara manusiawi dan memiliki bargaining power.

Ketidak berdayaan masyarakat umumnya berakar dari kemiskinan, baik kemiskinan alamiah maupun kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kualitas sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang rendah sehingga mereka tidak mampu berproduksi. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang secara langsung atau tidak disebabkan oleh kurang tepatnya tatanan kelembagaan.  Dalam hal ini, tatanan kelembagaan dapat diartikan sebagai tatanan organisasi atau kebijakan ekonomi pemerintah yang tidak memihak pada masyarakat miskin.  Kemiskinan adalah buah dari buruknya iklim hidup yang terwujud pada sulitnya kelompok masyarakat mengakses pelayanan publik.

Masyarakat yang tidak berdaya menjadi obyek pemerasan masyarakat yang lebih berdaya, dan karenanya mereka semakin miskin dan tidak berdaya. Kondisi ini membuat masyarakat semakin tidak peduli terhadap pelestarian alam. Ketidak pedulian tersebut berdampak pada semakin merosotnya kualitas hidup dan kehidupan masyarakat dan karena itu mereka semakin miskin dan tidak berdaya.  Gerakan konservasi dengan demikian harus mampu memutus lingkaran setan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Tanpa menyentuh akar masalah yang sebenarnya,  konservasi  hanya akan menjadi sebuah wacana, sumber inspirasi penciptaan proyek-proyek baru, namun tidak pernah hadir dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Konservasi dan Transformasi Sosial

Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan tidak dapat dicapai dengan sekedar membuka akses dan kontrol masyarakat terhadap sumberdaya hutan, melainkan harus memperkuat budaya berproduksi dengan mengolah kekayaan alam yang berada di sekitar hutan.  Kegiatan bisnis yang sesuai untuk konservasi, karena itu, bukanlah bisnis mengolah hutan yang (sering) berujung pada eksploitasi hutan besar-besaran oleh pihak luar, melainkan bisnis pertanian dalam arti luas yang tidak merusak lingkungan (sustainable livelihoods).

Upaya pengalihan ini tentunya bukan hal yang sederhana, mengingat menebang kayu dan menguras hasil hutan lainnya selain telah menjadi kebiasaan, barang yang dihasilkan juga bersifat liquid, mudah diuangkan dalam waktu cepat. Sedangkan bisnis perdesaan berbasis pertanian, apapun bentuknya dan betapapun prospektifnya, tetap memerlukan proses dan waktu yang relatif lama hingga keuntungan siap dipetik. Oleh karena itu, masyarakat biasanya tidak mudah tergiur dengan alternatif baru, mereka perlu bukti-bukti kongkrit, mengingat kondisi ekonomi mereka yang sudah cukup berat, tidak ingin ditambah dengan peluang resiko kegagalan.

Kegiatan pengembangan bisnis dengan demikian bukanlah pekerjaan yang gampang, mengingat tidak ada ‘obat mujarab’ yang mampu merubah masyarakat secara cepat. Fasilitator pemberdayaan masyarakat harus mampu meyakinkan masyarakat terhadap berbagai keuntungan dan perbaikan ekonomi masyarakat dari model bisnis yang ditawarkan. Bisnis yang ditawarkanpun harus menjanjikan keuntungan dalam jangka waktu yang relatif pendek, karena masyarakat umumnya tidak memiliki nafas yang panjang untuk menunggu terlalu lama. Pemberdayaan masyarakat juga tidak dapat dijalankan dengan pola ‘Sinterklas’. Masyarakat harus dididik untuk tidak bermental proyek dan hanya mengharapkan bantuan cuma-Cuma.  Masyarakat harus dididik untuk disiplin dan bertanggung jawab.

Komitmen masyarakat terhadap konservasi harus dibangun melalui kontrak sosial, untuk memastikan bahwa bisnis yang dikembangkan benar-benar menjadi alternatif penghasilan baru dan bukan sekedar sebagai tambahan penghasilan dari kegiatan eksploitasi hutan yang masih terus dilakukan. Masyarakat harus memiliki kelembagaan ekonomi yang kuat dan mandiri, yang dikembangkan oleh, dari dan untuk masyarakat.  Lembaga ini harus mampu berperan untuk mengatur kebutuhan ekonomi masyarakat, yaitu dari mulai proses produksi, pengolahan, pemasaran hasil, termasuk membangun akses masyarakat terhadap lembaga perbankan. Lembaga semacam ini harus disiapkan oleh pemerintah dan LSM sebagai exit strategy.

Jelas bahwa perubahan dari masyarakat ’tidak berdaya’ menjadi ’berdaya’ adalah sebuah proses ekonomi dan sosial yang tidak mungkin dicapai secara instant yang ditentukan waktu dan sumberdaya yang dialokasikan. Karena hal tersebut menyangkut perubahan perilaku, perubahan sosial dan budaya masyarakat. Konservasi di tingkat tapak hanya dapat diwujudkan melalui gerakan transformasi ekonomi dan sosial masyarakat. Gerakan konservasi adalah gerakan membangun tata kehidupan, karenanya harus bersifat menerus, total, menyentuh seluruh aspek hidup dan kehidupan masyarakat !

Telah diterbitkan di Koran Tribun Kaltim edisi 20 Januari 2014

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit