2.Setelah hutan negeri ini rusak parah, kemudian bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor semakin sering terjadi. Kini, masyarakat umumnya telah menyadari dampak penggundulan hutan (dehutanisasi) terhadap bencana lingkungan. Terbukti, setiap terjadi bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor, masyarakat selalu mengkaitkan dengan kerusakan hutan di wilayahnya. Di lain pihak, masyarakat umumnya masih belum memahami dampak desatwanisasi (kepunahan jenis satwa/binatang liar) terhadap kehancuran ekosistem hutan. Desatwanisasi bukan hanya berimplikasi terhadap erosi keragaman hayati—sebagaimana telah banyak disadari- melainkan juga pada kepunahan ekosistem hutan alam.

Sebagaimana diketahui bahwa hutan alam dataran rendah di Sumatera dan Kalimantan dan pulau-pulau lainnya (kecuali Papua) telah hampir habis.  Hutan yang masih tersisa kini umumnya adalah hutan pegunungan dengan topografi berat yang secara ekonomi tidak layak untuk dieksploitasi kayunya. Hutan pegunungan semacam ini selain berperan sebagai perlindungan terakhir bagi satwa nusantara juga memiliki fungsi-fungsi  perlindungan tata air (watershed functions) yang sangat penting bagi kelestarian ekosistem daerah aliran sungai.

Berdasarkan catatan World Conservation Union/IUCN (Sumardja, 2004), Pada tahun 1996, jumlah jenis mamalia yang dikategorikan terancam (threatened) sebanyak 128 jenis. Pada tahun 2000, jumlah ini bertambah menjadi 140 jenis. Tahun 2004, diperkirakan terdapat 15 jenis mamalia yang masuk kategori mendekati kepunahan (critically endangered). Walaupun belum didukung oleh data yang kuat, diperkirakan  satu jenis satwa punah setiap harinya!

Krisis desatwanisasi telah menimbulkan sindrom kelengangan hutan (empty forest syndrome). Hutan tropika yang dulu di pagi hari selalu riuh oleh suara primata dan burung, kemudian di sore dan senja hari begitu ramai oleh burung dan aneka satwa yang aktif di malam hari,  kini menjadi senyap. Sebuah kehidupan yang telah berusia ribuan bahkan jutaan tahun sedang menuju kepunahan. Yang sungguh memilukan, kepunahan tersebut tidak terjadi oleh proses evolusi, seleksi alam atau bencana alam, melainkan oleh ketidaktahuan, kemiskinan dan keserakahan. Sebuah katastropi (mega-bencana) telah dan sedang terjadi, suatu fenomena yang mungkin jauh lebih tragis dengan apa yang digambarkan oleh Rachel Carson dalam ‘The Silent Spring’.

Hutan tanpa satwa persis seperti rumah yang tanpa penghuni. Rumah, betapapun bagus dan kuatnya, tanpa kehadiran manusia akan hancur, karena tidak terpelihara. Demikian pula fungsi kehadiran satwa dalam ekosistem hutan. Setiap jenis satwa di dalam ekosistem hutan, memiliki peran (niche) yang saling mendukung untuk mencapai keseimbangan ekologi. Dalam ekosistem yang mapan, jumlah setiap jenis satwa akan bersesuaian dengan daya dukung (carrying capacity) ekosistemnya. Sebaliknya, dalam sebuah ekosistem hutan yang terganggu akan terjadi ledakan populasi, karena satwa yang menjadi pemangsa (predator) dalam suatu rantai makanan jumlahnya berkurang atau  punah. Satwa berperan sebagai katalisator berbagai proses penyerbukan yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembang-biakan berbagai vegetasi yang merupakan komponen penting ekosistem hutan tropika. Sebagian besar satwa juga aktif berperan sebagai  media pemencaran biji, sehingga kerusakan dan fragmentasi hutan secara alami terpulihkan.

Masalah Perburuan Satwa

Kepunahan satwa selain disebabkan oleh hilang dan rusaknya habitat, juga disebabkan oleh perburuan. Setidaknya sampai setengah abad yang lalu, kegiatan ini belum memberikan pengaruh yang berarti terhadap proses desatwanisasi. Namun, sekitar tiga dasa warsa terakhir, kegiatan perburuan memberikan dampak yang sangat besar terhadap proses desatwanisasi. Beberapa faktor penyebabnya dibahas pada uraian berikut.

  1. Ketidaksesuaian antara jumlah manusia dan luas hutan

Jumlah penduduk di sekitar hutan selama tiga dasa warsa terakhir rata-rata bertambah sekitar sepuluh kali lipat, sebaliknya kondisi hutan selain merosot kualitasnya, luasnya terus menyusut secara tajam. Kondisi ini telah menyebabkan kegiatan perburuan terkonsentrasi pada kawasan hutan yang semakin sempit.  Pada saat rasio luas hutan terhadap manusia masih besar, sebagian besar masyarakat melakukan perladangan berpindah, sehingga alam memiliki waktu untuk menyembuhkan dirinya. Kini, sebagian besar telah menetap, sehingga berbagai kegiatan eksploitasi, termasuk perburuan terkonsentrasi pada suatu wilayah tertentu saja.

  1. Aksesibilitas

Pengusahaan hutan skala besar sejak akhir tahun 1960-an, telah membuka akses hutan alam di luar Jawa. Jalan-jalan logging yang masuk sampai ke pedalaman hutan, telah merangsang tumbuhnya perkampungan. Masyarakat lokal yang dulunya banyak tinggal di sepanjang aliran sungai, kemudian berpindah di sepanjang jalan utama logging. Akses pasar dan akses terhadap senjata burupun kemudian meningkat, sehingga kegiatan perburuan bergeser dari subsisten menjadi komersial. Hal ini telah membuat jumlah dan kisaran jenis satwa yang diburu semakin banyak. Terbukanya jalan hutan juga menarik aktivitas pemburu profesional. Kasus di Sarawak menunjukkan bahwa seorang pemburu mampu membunuh 27 jenis mamalia, 12 jenis burung dan 5 reptil.  Hal yang bersesuaian juga ditemukan di Sulawesi Utara, seorang pemburu mampu membunuh 27 jenis mamalia, 15 jenis burung dan 8 reptil (Lee, 2001).

  1. Kehadiran camp-camp HPH

Menjamurnya base-camp Hak Pengusahaan Hutan (HPH) selama puncak kejayaan pengusahaan hutan di negeri ini memberikan pengaruh besar terhadap desatwanisasi. Berbeda dengan perburuan tradisional, perburuan yang dilakukan oleh para pembalak hutan ini umumnya sangat eksploitatif. Sebuah penelitian di Sarawak (Lee, 2001), satu base-camp yang dihuni oleh 500 orang, rata-rata melakukan perburuan 1.150 satwa per tahun, daging satwa (wild meat, bushmeat) yang dihasilkan dari perburuan tersebut mencapai 29 ton.

  1. Rendahnya produktivitas satwa hutan tropika

Kegiatan perburuan secara cepat berdampak terhadap desatwanisasi, mengingat produktivitas hutan tropika bertajuk tertutup (closed forest) di Indonesia dikenal memiliki produktivitas (daging) satwa yang rendah, bahkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan hutan bertajuk terbuka (open forest) dan padang rumput (grassland).

Semakin tertutup suatu hutan, demikian pula semakin klimaks sebuah ekosistem hutan tropika, semakin rendah produktivitas daging satwanya. Setiap kilo meter persegi hutan tropika bertajuk tertutup memproduksi sekitar 97 kg daging satwa per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan seluruh protein dari daging satwa, seorang manusia dewasa memerlukan sekitar 102 kg setiap tahunnya.  Dengan demikian hutan tropika hanya mampu memenuhi kebutuhan protein satu orang dewasa per kilometer persegi per tahun (Lee, 2001).  Memperhatikan produktivitas bushmeat yang rendah, jelas bahwa closed forest di Indonesia tidak sesuai untuk dikembangkan sebagai daerah wisata buru sebagaimana di Afrika.

Desatwanisasi dan Kepunahan Hutan Alam

Belum ada bukti yang kuat bahwa kegiatan perburuan satwa yang dilakukan di hutan tropika bertajuk tertutup di Indonesia dapat berlangsung secara lestari. Ketidak lestarian sistem perburuan dicirikan oleh pergeseran satwa buru menuju jenis-jenis yang berukuran lebih kecil, mengingat satwa besar akan cenderung cepat habis (karena jumlahnya terbatas), sehingga satwa dengan ukuran semakin kecil menjadi sasaran perburuan berikutnya. Memperhatikan karakteristik ekologis hutan tropika di Indonesia, perlu dikaji ulang kelayakan ekologis penetapan 13 taman buru (seluas 239.400 ha) yang tersebar di Bengkulu, Jawa Barat, Riau,  Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Sebaliknya, kegiatan perburuan perlu dilakukan di hutan alam yang mengalami ledakan populasi, karena kerusakan hutan. Misalnya ledakan populasi babi hutan sebagaimana terjadi di berbagai wilayah di Sulawesi dan Nusa Tenggara.  Pertanian semusim di wilayah ini hanya mungkin dilakukan dengan cara pemagaran lahan, dimana bahannya berasal dari kayu yang diambil dari hutan alam. Kondisi ini membuat hutan semakin rusak, sehingga serangan babi hutan semakin merajalela. Upaya terbaik adalah dengan cara mengendalikan jumlah populasi yang disesuaikan dengan daya dukungnya. Dalam konteks ini, peran aktif organisasi olah raga perburuan (Perbakin) sangat diharapkan.

Di daerah, dimana perburuan satwa didorong oleh kebutuhan protein hewani, misalnya perburuan Anoa di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara, diperlukan pengembangan usaha peternakan sebagai alternatif sumber protein hewani. Pendidikan dan penyadaran masyarakat perlu diintensifkan di wilayah dimana konsumsi daging satwa telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi masyarakat, sebagaimana di Sulawesi Utara misalnya.

Pemerintah bersama Lembaga Swadaya Masyarat, aparat keamanan yang didukung oleh liputan media perlu membangun kolaborasi untuk melakukan monitoring dan patroli  perburuan satwa baik di habitatnya maupun di pasar-pasar yang menjajakan satwa baik dalam keadaan hidup (sebagai satwa piaraan) maupun untuk keperluan konsumsi. Monitoring dapat dilakukan di tempat-tempat strategis (terminal, stasiun kereta), misalnya jalur perdagangan satwa dari Sumatera (Sumatera Selatan dan Lampung) menuju Jakarta (Pasar Burung Pramuka), dari Sulawesi Selatan dan Tengah menuju Manado, dari Indonesia Timur menuju Jakarta, Malaysia, Filipina dan sebagainya.

Perburuan dan perdagangan satwa nusantara secara ilegal baik untuk keperluan domestik maupun internasional terus berlangsung, beberapa satwa karismatik seperti Harimau, Badak, Gajah terus diburu. Demikian pula berbagai jenis reptil (kura-kura, penyu, ular, buaya), kelelawar, berbagai jenis burung paruh bengkok (parrots) dan sebagainya. Sanksi hukum sesuai dengan Undang-Undang Konservasi (UU No 5/1990, PP No 7/1999), aturan konvensi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wildlife Fauna and Flora) perlu ditegakkan secara murni dan konsekuen.

Dalam kondisi habitat (hutan alam) yang semakin rusak, perburuan satwa telah mempercepat laju desatwanisasi, kondisi ini pada gilirannya berdampak pada kepunahan ekosistem hutan alam yang masih tersisa di daerah pegunungan. Kepunahan hutan alam di wilayah tersebut akan berdampak terhadap meningkatnya laju erosi dan sedimentasi, bencana tanah longsor, banjir dan kekeringan. Tingginya laju sedimentasi selain menyebabkan pendangkalan sungai juga akan merusak ekosistem terumbu karang dan rusaknya ekosistem perairan laut.  Sebuah rangkaian mega-bencana alam buatan manusia, apabila tidak segera dan terus diantisipasi, nampaknya masih akan terus terjadi di negeri ini!

1 Comment
  1. Jika tidak ada perhatian dan proteksi lebih dari pemerintah dan lembaga yang peduli akan satwa, lama-kelamaan akan habis juga
    Terlebih msayarakat sekarang tak banyak yang peduli dengan satwa, dibanding dg masalah kebutuhan ekonomi

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit